EPICTOTO — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyerahkan pelaksanaan pembelajaran darurat di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini diambil mengingat kondisi setiap sekolah di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara yang beragam.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa keselamatan siswa dan keberlangsungan pembelajaran tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah bergerak cepat memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan meski sejumlah sekolah terdampak bencana.
“Kami paham situasi ini tidak diharapkan. Karena kondisi tiap daerah unik, pelaksanaan pembelajaran serta ujian akhir semester kami serahkan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota yang lebih mengerti kondisi lapangan,” jelas Mu’ti dalam keterangan tertulis pada Sabtu (6/12/2025).
Pembelajaran darurat dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti kombinasi pembelajaran luring, daring, atau penggunaan tenda sekolah. Kemendikdasmen telah menyiapkan langkah darurat, termasuk penyesuaian jadwal KBM dan penyediaan tenda kelas.
Mu’ti mencontohkan, SMA Negeri 1 Batang masih dapat menggunakan 15 dari 21 ruang kelas yang ada. Sekolah seperti ini dapat mengatur pembelajaran dengan sistem bergilir antara sesi pagi dan siang.
Sementara untuk sekolah yang mengalami kerusakan parah, pemerintah telah menyiapkan 25 tenda darurat yang akan didistribusikan ke daerah terdampak. Pembelajaran daring juga menjadi alternatif, meski beberapa sekolah terpaksa meliburkan sementara waktu demi keamanan siswa.
Terkait ujian akhir semester (UAS), Kemendikdasmen memberikan fleksibilitas penuh. Tidak ada kebijakan penundaan seragam di ketiga provinsi, karena pelaksanaannya disesuaikan dengan kesiapan masing-masing sekolah.
“Dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh karena mereka paling memahami kesiapan sekolah dan kondisi peserta didik,” tambah Mu’ti.
Di sisi lain, Kemendikdasmen telah menyiapkan bantuan perbaikan sekolah untuk menangani kerusakan fasilitas pendidikan. Bantuan tahap awal berkisar antara Rp10–25 juta per sekolah, tergantung tingkat kerusakan.
Data detail kerusakan masih dikumpulkan bersama dinas pendidikan dan unit pelaksana teknis di daerah sebagai dasar rehabilitasi pada tahun anggaran 2026.
Mu’ti juga menyampaikan bahwa Kemendikdasmen telah menyalurkan Bantuan Operasional Tanggap Darurat senilai Rp6,4 miliar, santunan bagi guru dan murid yang meninggal atau dirawat senilai Rp293 juta, 10.000 paket perlengkapan sekolah, serta 74 tenda sekolah darurat.
Penyaluran bantuan tersebut telah berjalan hingga 4 Desember 2025 dan akan terus dilanjutkan sesuai kebutuhan. Upaya ini dilakukan agar pemulihan berjalan cepat dan hak pendidikan anak-anak terdampak bencana tetap terpenuhi.
About the Author
