Prediksi Toto Macau — Pasca beredarnya informasi bahwa Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat permintaan bantuan langsung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk penanganan bencana, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem memberikan penjelasan. Beliau menyatakan tidak mengetahui soal surat yang dikabarkan ditujukan ke dua badan PBB tersebut.
“Saya tidak tahu apa-apa. Sebenarnya ada kekeliruan pemahaman. Bukan ke PBB, tapi kepada LSM yang berada di Aceh,” ungkap Mualem usai menerima penyerahan bantuan simbolis dari Kementerian Sosial di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).
Klarifikasi lebih rinci kemudian disampaikan oleh Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA. Ia menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman dalam pemberitaan. Surat resmi yang dikeluarkan Pemprov Aceh tidak ditujukan ke markas besar PBB, melainkan kepada perwakilan UNDP (United Nations Development Programme) dan UNICEF (United Nations Children’s Fund) yang beroperasi di Indonesia.
“Ada salah pemahaman. Surat itu untuk lembaga-lembaga yang memang sudah memiliki program dan kehadiran di Indonesia, termasuk di Aceh. Jadi, tidak benar jika digambarkan seolah Gubernur mengirim surat langsung ke PBB,” tegas Muhammad MTA.
Lebih lanjut, Muhammad MTA memaparkan bahwa status bencana di Aceh saat ini masih dalam skala provinsi, dengan pemerintah pusat melakukan supervisi dan menjadikannya prioritas. Dalam penanganannya, Pemprov Aceh melihat pentingnya melibatkan berbagai pihak yang memiliki pengalaman dan kapasitas, termasuk lembaga internasional yang telah menjadi mitra strategis Indonesia.
“Melihat pengalaman saat bencana tsunami dulu, lembaga seperti UNDP dan UNICEF adalah mitra yang kredibel. Mereka masih memiliki program berkelanjutan di Aceh, misalnya UNICEF untuk pendampingan perlindungan anak hingga April nanti,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk penanganan dan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang dampaknya sangat besar. Namun, narasi yang berkembang di masyarakat seakan-akan Pemprov Aceh melangkahi pemerintah pusat dengan berkomunikasi langsung ke PBB.
“Yang terbangun kemudian seolah Gubernur melangkahi Presiden. Ini tentu tidak tepat dan menimbulkan polemik yang tidak perlu,” jelas Muhammad MTA.
Di sisi lain, Muhammad MTA mengakui masih terdapat kekurangan dalam koordinasi dan komunikasi, baik dari pihak Pemprov Aceh maupun pemerintah pusat. Namun, ia memastikan bahwa semua langkah yang diambil tetap berada dalam koridor koordinasi nasional. Bahkan, Tim Komunikasi Presiden telah menghubungi Pemprov Aceh dan menyambut positif langkah-langkah yang dilakukan.
“Mereka (UNDP dan UNICEF) adalah mitra strategis pemerintah Indonesia dalam banyak program pembangunan. Harapannya, mereka bisa membantu dalam fase pemulihan pasca bencana ini, tentu dengan koordinasi penuh bersama otoritas terkait,” paparnya.
Sebelumnya, seperti dilansir dari pernyataan Pusat Informasi PBB (UNIC), UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Aceh pada 14 Desember 2025 dan sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik. UNICEF juga mengonfirmasi telah menerima surat dan sedang meninjau bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait.
Dengan demikian, upaya permintaan bantuan ini bukanlah langkah yang terpisah dari pemerintah pusat, melainkan bagian dari strategi penanganan bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional yang sudah lama bekerja sama dengan Indonesia.
About the Author
